SEJARAH TERBENTUKNYA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
(Oleh : LALU SAHABUDDIN, S.Pd, M.Pd, MA)
Pada masa penjajahan Belanda
Pulau Lombok dan Bali dijadikan satu wilayah kekuasaan pemerintahan dengan
status Karesidenan dengan ibukota Singaraja berdasarkan Staabtlad Nomor 123 Tahun
1882 kemudian berdasarkan Staatblad Nomor 181 tahun 1895 tanggal 31 Agustus
1895 Pulau Lombok ditetapkan sebagai daerah yang diperintah langsung oleh
Hindia Belanda. Staatblad ini kemudian disempurnakan dengan Staatblad Nomor 185
Tahun 1895 dimana Lombok diberikan status
“Afdeeling” dengan ibukota Ampenan. Dalam afdeeling ini Lombok
dibagi menjadi dua Onder Afdeeling yaitu Onder Afdeeling Lombok Timur dengan
ibukota Sisi’ (Labuhan Haji) dan Onder Afdeeling Lombok Barat dengan ibukota
Mataram, masing-masing Onder Afdeeling diperintah oleh seorang Contreleur
(Kontrolir).
Untuk Lombok Timur dibagi menjadi 7 wilayah kedistrikan yaitu
Pringgabaya, Masbagik, Rarang, Kopang, Sakra, Praya dan Batukliang. Akibat
pecahnya perang Gandor melawan Belanda tahun 1897 dibawah pimpinan Raden
Wirasasih dan Mamiq Mustiasih maka pada tanggal 11 Maret 1898 ibukota Lombok
Timur dipindahkan dari Sisi’ ke Selong. Selanjutnya dengan Staatblad Nomor 248
tahun 1898 diadakan perubahan kembali terhadap Afdeeling Lombok yang semula 2 menjadi
3 Onder Afdeeling yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Untuk
Onder Afdeeling Lombok Timur terdiri dari 4 kedistrikan yaitu Rarang, Masbagik,
Sakra dan Pringgabaya. Dalam perkembangan berikutnya dibagi lagi menjadi 5
distrik yaitu:
Rarang
Barat dengan ibukota Sikur dipimpin oleh H. Kamaluddin
Rarang Timur dengan ibukota Selong
dipimpin oleh Lalu Mesir
Masbagik dengan ibukota Masbagik
dipimpin oleh H. Mustafa
Sakra dengan ibukota Sakra dipimpin
oleh Mamiq Mustiarep
1.
Pringgabaya dengan ibukota
Pringgabaya dipimpin oleh L. Moersaid
Seiring dengan terbentuknya daerah Swatantra Tingkat I Nusa
Tenggara Barat dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1958 maka dibentuk pula 6
(enam) Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958. Secara yuridis
formal maka daerah Swatantra Tingkat II Lombok Timur terbentuk pada tanggal 14
Agustus 1958 yaitu sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 dan
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958.
Pembentukan daerah Swatantra Tingkat II lombok Timur secara
nyata dimulai dengan diangkatnya seorang Pejabat Sementara Kepala Daerah dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP.7/14/34/1958 tanggal 29 Oktober 1958
dan sebagai Pejabat Sementara Kepala Daerah ditetapkan Idris H.M. Djafar terhitung 1 Nopember
1958.
Setelah terbentuknya Daerah
Swatantra Tingkat II Lombok Timur maka selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun
PJS Kepala Daerah harus sudah membentuk Badan Legislatif (DPRD) yang akan
memilih Kepala Daerah yang definitif. Dengan terbentuknya DPRD maka pada
tanggal 29 Juli 1959 DPRD Lombok Timur berhasil memilih Anggota Dewan
Pemerintah Daerah Peralihan yaitu Mamiq Djamilah, H.M. Yusi Muchsin Aminullah,
Yakim, Abdul Hakim dan Ratmawa.
Dalam perkembangan berikutnya DPRD Daswati II Lombok Timur
dengan keputusan Nomor 1/5/II/104/1960 tanggal 9 April 1960 mencalonkan dan
mengusulkan L. Muslihin sebagai
Kepala Daerah yang kemudian mendapat persetujuan pemerintah pusat dengan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP.7/12/41-1602 tanggal 2 Juli 1960.
Dengan demikian L. Muslihin Bupati Kepala Daerah Lombok Timur yang pertama
sebagai hasil pemilihan oleh DPRD Tingkat II Lombok Timur. Jabatan tersebut
berakhir sampai 24 Nopember 1966.
Sejalan dengan pemerintahan di
daerah maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB
tanggal 16 Mei 1965 Nomor 228/Pem.20/1/12 diadakan pemekaran dari 5 distrik
menjadi 18 distrik (Kecamatan) yang membawahi 73 desa, yaitu Kecamatan Selong,
Dasan Lekong, Tanjung, Suralaga, Rumbuk, Sakra, Keruak, Apitaik, Montong Betok,
Sikur, Lendang Nangka, Kotaraja, Masbagik, Aikmel, Wanasaba, Pringgabaya,
Sambelia dan Terara.
Dengan Surat Keputusan Mendagri
Nomor UP.14/8/37-1702 tanggal 24 Nopember 1966 masa jabatan L. Muslihin
berakhir dan diganti oleh Rahadi
Tjipto Wardoyosebagai pejabat Bupati sampai dengan 15 Agustus
1967. Selanjutnya dengan SK Mendagri Nomor UP.9/2/15-1138 tanggal 15 Agustus
1967 diangkatlah R.Roesdimenjadi
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur yang definitif. Pada masa
pemerintahan R. Roesdi dibentuk alat-alat kelengkapan Pemerintah Daerah yaitu
Badan Pemerintah Harian dengan anggota H.L.Moh. Imran, BA, Mustafa, Hasan, L.
Fihir dan Moh. Amin.
Pada periode ini atas pertimbangan efisiensi dan rentang
kendali pengawasan serta terbatasnya sarana dan prasarana maupun personil
diadakanlah penyederhanaan kecamatan dari 18 menjadi 10 kecamatan yaitu
Kecamatan Selong, Sukamulia, Sakra, Keruak, Terara, Sikur, Masbagik, Aikmel,
Pringgabaya dan Sambelia.
Berdasarkan SK Menteri Dalam
Negeri Nomor Pemda/7/18/15-470 tanggal 10 Nopember 1973 masa jabatan R. Roesdi selaku Bupati KDH
Tingkat II Lombok Timur diperpanjang. Kemudian dengan berlakunya UU Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, kedudukan Bupati
dipertegas sebagai penguasa tunggal di daerah sekaligus sebagai administrator
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pada periode ini dibentuk
Sekretariat Wilayah/Daerah sebagai pelaksana UU Nomor 5 tahun 1974. Pemerintah
kecamatan pada masa ini masih tetap 10 kecamatan sedangkan desa berjumlah 96
dengan rincian desa swakarsa 91, swadaya 2 dan swasembada 3 desa. Jumlah dinas
6 buah yaitu Dinas Pertanian Rakyat, Perikanan, Perkebunan, Kesehatan, PU dan
Dispenda sedangkan instansi vertikal 19 buah.
Perkembangan selanjutnya yaitu
pada periode 1979-1988 Bupati KDH Tingkat II Lombok Timur dijabat oleh Saparwadi yang ditetapkan
melalui SK Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.7/4/31 tanggal 7 Februari 1979, jabatan
ini dipangku selama 2 periode namun berakhir sebelum waktunya karena meninggal
dunia 13 Maret 1987. Pada periode ini terjadi pergantian Sekwilda dari Moh. Amin kepada Drs. L. Djafar Suryadi. Oleh karena
meninggalnya Saparwadi maka oleh Gubernur NTB Gatot Suherman menunjuk Sekwilda
H. L. Djafar Surayadi sebagai Pelaksana Tugas Bupati Lombok Timur dengan SK
Nomor 314 tahun 1987 tanggal 21 Desember 1987.
Kemudian dengan keputusan DPRD
Nomor 033/SK.DPRD/6/1988, DPRD berhasil memilih calon Bupati Kepala Daerah
yaitu Abdul Kadir dengan
36 suara, H.L.Ratmawa 5 suara dan Drs. H. Abdul Hakim 4 suara, dengan demikian
maka Abdul Kadir berhak menduduki jabatan sebagai Bupati Lombok Timur sesuai SK
Mendagri Nomor 131.62-556 tanggal 13 Juli 1988, jabatan ini berakhir sampai
tahun 1993. Pada tahun 1989 terjadi pergantian Sekwilda dari Drs. Djafar Suryadi kepada Drs. H. L. Fikri yang dilantik 23 Nopember 1989.
Periode berikutnya tahun
1993-1998 Bupati Lombok Timur dijabat Moch. Sadiryang ditetapkan dengan SK Menteri Dalam
Negeri Nomor 131.61-608 tanggal 3 Juli 1993 dan dilantik 28 Juli 1993. Pada
masa kepemimpinan nya dibangun Wisma Haji Selong, Taman Kota Selong, Pintu
Gerbang Selamat Datang serta Kolam Renang Tirta Karya Rinjani. Pada periode ini
H.L. Fikri selaku Sekwilda ditarik ke Propinsi untuk sementara menunggu
Sekwilda yang definitif ditunjuklahMoch.
Aminuddin,BA Ketua BAPPEDA saat itu sebagai Pelaksana Tugas
Sekwilda sampai dengan dilantiknya H.
Syahdan, SH.,SIP. sebagai Sekwilda definif berdasarkan SK
Menteri Dalam Negeri Nomor 862.212.2-576 tanggal 8 Februari 1996.
Ditengah situasi negara yang
sedang dilanda berbagai krisis dan berhembusnya era reformasi yang ditandai
berhentinya Soeharto sebagai Presiden RI pada bulan Mei 1998, bulan Agustus
1998 DPRD Dati II Lotim berdasarkan hasil Pemilu 1997 megadakan pemilihan
Bupati Lombok Timur masa bakti 1999-2003. Tiga calon Bupati saat itu
adalah H. Moch. Ali Bin Dachlan, SH,Achman Muzahar, SH dan H. Syahdan, SH.,SIP.Dalam pemilihan itu H. Syahdan, SH.,SIP. terpilih sebagai
Bupati dengan memperoleh suara 23, H. Moch. Ali Bin Dachlan, SH, meperoleh 21
suara sedangkan Achman Muzahar, SH tidak mendapat suara.
Pada kepemimpinan H. Syahdan, SH jabatan Sekretaris
Daerah (Sekda) dijabat oleh H. L.
Kamaluddin, SH yang dilantik berdasarkan SK Menteri Dalam
Negeri Nomor 862.212.2-2145 tanggal 26 Mei 1999. Sebagai dampak bergulirnya era
reformasi pada tahun 1999 dilaksanakan pemilihan umum diseluruh Indonesia
termasuk di Kabupaten Lombok Timur yang diikuti banyak partai politik. Dari
hasil Pemilu 1999 di Lombok Timur berhasil membentuk DPRD periode 1999-2004.
Pada periode ini berlangsung suksesi kepemimpinan Bupati Lombok Timur. DPRD
berhasil menetapkan 5 pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Pada
pemilihan yang berlangsung sangat demokratis ini berhasil terpilih H. Moh. Ali Bin Dachlan sebagai
Bupati Lombok Timur dan H. Rachmat Suhardi, SHsebagai Wakil Bupati
Lombok Timur untuk masa bakti 2003-2008. Pasangan Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah ini dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.62-462 Tahun 2003 dan Nomor:
132.62-463 Tahun 2003 tertanggal 27 Agustus 2003.
Tahun 2004 berlangsung pemilihan umum anggota DPR/DPD, DPRD
I, DPRD II, termasuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Untuk Kabupaten Lombok
Timur berhasil terbentuk DPRD Periode 2004-2009 dan dilantik pada tanggal 5
Agustus 2004, sedangkan Pimpinan DPRD dilantik pada tanggal 18 Mei 2005 dengan
Ketua H. M. Syamsul Luthfi, SE, Wakil Ketua TGH. Nasruddin dan H. Syamsuddin
Gahtan. Pada tahun 2006 berlangsung pergantian jabatan Sekretaris Daerah dari
H. L. Kamaluddin, SH kepada penggantinya L. Nirwan, SH.
Pada tanggal 7 Juli 2008 Lombok
Timur melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menetapkan 3 (tiga)
pasangan Calon Kepala Daerah. Berdasarkan hasil rapat rekapitulasi perhitungan
suara oleh KPUD Lotim, pasangan H.M.
Sukiman Azmy dan H.M. Syamsul Luthfi (SUFI) meraih suara
terbanyak yakni 49,90 persen suara. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 131.52 - 650 Tahun 2008 pasangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
ini dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai Bupati dan Wakil Bupati
Lombok Timur masa bhakti 2008-2013.
SEMOGA PADA PRIODE : 2013 – 2018
DR. LALU SAHABUDIN MEMPROLEH REDHO ALLAH SWT MEMIMPIN LOMBOK
TIMUR
MENUJU MASYARAKAT YANG RELIGIUS SEJAHTERA LAHIR DAN BATHIN
AMIN
Do'a kita selalu menyertai calon pemimpin yang pro rakyat bukan golongan atau organisasi saja yang dipentingkan.....
BalasHapus